SADARKAH kita sepanjang 2014 ini berbagai perbincangan heboh yang muncul berawal dari hashtag di twitter? Atau beberapa berita dari postingan Facebook? Peristiwa besar mulai dari Pileg hingga Pilpres identik dengan hashtag #salam2jari dan #syukuranrakyat. Hashtag lainnya, #salamgigitjari ngetren ketika presiden joko widodo menaikkan harga BBM bersubsidi, #ShameonyouSBY dan #TerimakasihSBY ketika presiden keenam kita selesai masa jabatannya. Bahkan, ada juga kritik sekaligus lelucon Kota Bekasi yang dibuat oleh para netizen. Semua itu hadir dan menjadi peristiwa. Tidak jarang menjadi saran dan kritik yang menjadi pusat perhatian. Mengapa demikian?

Media sosial kini telah menjadi ruang publik dan kritik virtual berbarengan dengan maraknya penggunaan smartphone. Para netizen memakainya sebagai saluran komunikasi yang efektif karena tidak begitu sulit untuk menggunakannya. Sekali klik, jutaan netizen yang terhubung bisa melihatnya dengan mudah tanpa sekat dan batas.

Meminjam gagasan dari Habermas melalui teori kritisnya, kita bisa menelaah mengapa media sosial menjadi ruang publik sekaligus wadah kritik. Manusia hakikatnya adalah makhluk rasional yang berpikir melalui dialog intersubjektif. Atau kita bisa menyebutnya sebagai rasio komunikatif. Rasio ini berjalan apabila proses dialog intersubjektif berada dalam kondisi terbuka, sejajar, tanpa paksaan dan tekanan. Di media sosial, proses dan arus informasi berjalan bebas dan tanpa sekat yang membatasinya. Para netizen bisa berdialog, berdiskusi sekaligus mencari dan menyebarkan fakta-fakta yang menurutnya itu benar. Proses tersebut terus berulang-ulang, tidak monolitik dan menjadi intens ketika suatu peristiwa setidaknya menyangkut kepentingan para netizen.

Ketika syarat diatas itu telah terpenuhi, media sosial akhirnya menjadi wadah sebagai ruang publik yang berisi perbincangan bahkan hingga debat yang terbuka dan bisa dilihat secara umum. Ruang tersebut berisi bermacam-macam pendapat hingga memunculkan bentuk kritik atas peristiwa yang sedang terjadi pada saat itu. Aktivitas tersebut berkembang dengan pesat dan diterima secara umum karena prinsip-prinsip demokrasi cocok dengan ruang publik, yaitu kebebasan untuk menyatakan pendapat. Bentuknya sebagai ruang publik dan kritik yang virtual karena pengaruh oleh gagasan posmodern, era di mana semua menjadi digital membuat individu atau para netizen tidak perlu bertatap muka untuk melakukan sesuatu hal, seperti berdialog.

Media sosial sebagai ruang publik dan kritik virtual tentu memiliki kekurangan dan sisi negatif. Kita tidak bisa menemukan media sosial sebagai ruang publik yang digagas Habermas sebagai tempat berdialog dan berdiskusi untuk mencari kebenaran. Di saat yang sama, individu yang ada di dalamnya tidak boleh melakukan kebohongan dan mau mengakui kesalahannya jika gagasan yang dibicarakan di ruang publik tersebut salah. Karena tidak jarang kebohongan-kebohongan justru disebar melalui media sosial dan dipertahankan sebagai pembelaan. Hingga akhirnya peristiwa yang diterima oleh para netizen menjadi sebagai “hyper-reality”, kemudian menjadi tanggapan perhatian seluruh netizen.

Hal tersebut berbahaya jika para netizen tidak menyaring informasi yang mereka terima. Netizen akan terseret informasi di sebuah ruang publik virtual yang bentuknya bisa saja sebagai doktrinasi atau sebuah kebohongan yang ditunggangi pemilik kepentingan.

Perlu diingat, pahamilah bahwa ruang publik dan kritik adalah proses komunikasi yang tidak monolitik. Penyaringan informasi terhadap berita dan tren yang terjadi di media sosial harus kita saring secara rasional begitu pula jika selanjutnya akan diperbincangkan. Bedakan antara yang nyata dan virtual, sehingga kita menjadi netizen yang bijak dan cerdas.

Irvan SebastianMahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang

LEAVE A REPLY