ISU moratorium iklan politik dalam beberapa minggu belakangan ini gencar diberitakan media massa melalui beraneka ragam komentar dari masyarakat maupun politisi. Harusnya, kata Saleh, masyarakat diberi informasi yang luas tentang program caleg dan capres. Sedangkan menurut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah A. Bakir Ihsan, “Langkah moratorium ini bisa menjadi alat untuk memastikan keadilan penggunaan ruang publik oleh partai atau calon legislatif (caleg)” (Sindonews, 28/2/2014).

Dinamika peran media massa saat ini yang seharusnya sebagai instrument control terhadap opini publik kini berubah menjadi penguasa publik. Media massa menjadi kendaraan utama berpolitik. Melalui iklan politiknya, politisi dapat mempresentasikan visi dan misi yang mengarah terhadap partainya sendiri. Tidak hanya itu, melalui karya reportase, karya investigasi dan opini, media massa dapat berperan sebagai wahana untuk “menyucikan” isu negatif yang tengah berkembang dan sekaligus menjadi alat untuk melakukan black campaign.

Sebagai sebuah solusi dari maraknya iklan politik di media massa saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan menandatangani surat keputusan bersama (SKB) tentang moratorium (penangguhan) iklan politik dan iklan kampanye.

Dramaturgi Politik

Analisis dramaturgi Erving Goffman menyatakan, di dalam semua interaksi sosial ada yang namanya panggung depan dan juga panggung belakang. Seseorang yang berada di panggung depan memiliki sikap yang berbeda ketika berada di panggung belakang. Mereka dapat berganti-ganti peran sesuai dengan kondisi mereka. Apa yang mereka lakukan di panggung depan berbeda ketika mereka berada di panggung belakang. Kondisi perpolitikan yang ada saat ini tampaknya masih relevan untuk dikaji dengan menggunakan analisis dramaturgis ini.

Perpolitikan yang ada di Indonesia juga tak lebih dari sekadar permainan panggung depan belaka. Iklan ditampilkan semenarik mungkin dengan menampilkan wajah yang menawarkan kesejahteraan hidup. Ironi muncul ketika sang pemenang telah berhasil menduduki kursi pemerintahan. Bagi mereka yang telah duduk di bangku pemerintahan, sudah saatnya bagi mereka untuk memulai panggung belakang. Dengan berbekal panggung depan mereka telah berhasil mencuri hati rakyat. Dan ketika panggung belakang telah dimulai, barulah rakyat tahu mereka telah tertipu. Rakyat yang kecewa akhirnya marah, melakukan demonstrasi untuk menyuarakan aspirasinya. Namun sayang, ternyata sang pemerintah memiliki pasukan khusus yang siap menghajar rakyat yang protes itu. Ketika sang pemenang sedang sibuk berbagi kursi dan jabatan kepada anak buahnya, rakyat kelaparan, sengasara dan terlantar nasibnya.

Untuk itu, Presiden SBY menulis dalam bukunya “Selalu Ada Pilihan“ agar iklan-iklan yang dipertontonkan jangan terlalu berjarak dengan karakter dan kehidupan sehari-hari. SBY mengajak masyarakat harus jeli dan cerdas untuk mengetahui realitas kehidupan tokoh tersebut.

Membumikan Literasi Media

Menurut penulis, salah satu upaya untuk membangun masyarakat yang jeli dan cerdas terhadap dinamika media massa saat ini adalah membumikan literasi politik. Terlebih, media massa telah masuk ke dalam seluruh sendi-sendi masyarakat, baik secara sosial dan kultural. Hegemoni dan dominasi media menjadi hal yang tidak terelakkan. Untuk itu penting adanya pembacaan kritis atas media; itulah literasi media.

Menjadi media literated (melek media) sangatlah penting mengingat perubahan zaman yang pesat sangat dipengaruhi oleh perkembangan media. Literasi media membantu untuk memberikan perspektif yang jelas atas batas antara dunia yang nyata (real world) dan dunia yang dibuat oleh media (media reality). Dan juga dengan menjadi melek media, maka seseorang akan memiliki pemetaan yang jelas atas teks-teks dan pesan-pesan yang terdapat dalam media, sehingga itu akan membantunya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tanpa harus direkonstruksi oleh pemilik media.

Dalam konteks transisi konsolidasi demokrasi di Indonesia, maka literasi media tidaklah hanya menjadi sebuah wacana yang secara aktif dibahas dalam kerangka akademis. Sebaliknya, literasi media menjadi agenda yang harus disebarluaskan pada masyarakat secara massif dan sporadik. Sehingga nantinya masyarakat berpikir bahwa iklan politik bukan merupakan satu-satunya kekuatan untuk membujuk khalayak pemilih dalam kontestasi pemilu mendatang.

Musyfiqul Khoir
Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam
Anggota Forum Studi Media (FSM)
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

LEAVE A REPLY